Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, esok (3/5) pukul 13.00 WIB. Hal itu ia sampaikan merespons kedekatan dirinya dengan Cak Imin beberapa waktu terakhir.
"Tunggu besok siang, ada halal bi halal Golkar-PKB. Jam 1 (siang)," ujarnya seusai hadir dalam pertemuan bersama ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/2).
Airlangga mengungkapkan pertemuan itu membahas soal tantangan dan capaian pembangunan ke depan. Dari tujuh partai yang tergabung dalam koalisi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan itu.
Baca juga : Kalah Saing, Peluang Terbesar Airlangga Adalah Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024
"Silaturahmi halalbilahal partai pendukung pemerintah. Tentu dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan itu dibahas tadi," ucapnya.
Baca juga : Ini Agenda Pertemuan Muhaimin dan Airlangga Besok
Jokowi bertemu dengan enam ketua umum partai yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Airlangga mengatakan koalisi belum menerima keterangan alasan dari tidak hadirnya Surya Paloh.
"Penjelasannya belum kita terima," terangnya.
Saat ditanya soal kemungkinan adanya koalisi besar yakni PDI Perjuangan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PPP), ia mengatakan saat ini koalisi yang dibangun partai politik sudah besar. Seperti diberitakan PDI Perjuangan telah menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk diusung pada pemilu 2024.
"Ya ini kan sudah besar mau besar gimana lagi," ucap Airlangga.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa ada pembahasan soal kemungkinan dua koalisi bersatu yakni KIB dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang dibentuk Partai Gerindra dan PKB.
"Ini masih dalam pembahasan dan tadi kita dnggak bahas spesifik mengenai itu tapi lebih kepada perekonomian ke depan. Juga sering disampaikan juga dengan pak presiden terkait dengan tantangan middle income trap. Kita punya pemahaman yang sama 6 partai yang bertemu presiden hari ini," papar Airlangga.
Mengenai sosok bakal calon presiden pemilu 2024, Airlangga menjelaskan konten pembicaraan pada pertemuan dengan presiden mengenai isu pembangunan. Sedangkan pemilu menjadi urusan masing-masing partai.
"Jadi kalau masalah itu masing- masing partai," tuturnya. (Z-8)
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved